Wanita Sebelum Islam

Masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam menganggap bahwa anak perempuan itu tidak ada harganya. Seseorang diantara mereka akan merasa sangat malu jika memiliki seorang anak perempuan. Keadaan ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (An-Nahl ayat 58-59)

Ketika itu kaum wanita dihalangi untuk mendapatkan warisan. Karena itulah kemudian Allah SWT berfirman: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (An-Nisa’:7).

Makna dan Hakikat Ukhuwah

Menurut Imam Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah.

Ukhuwah Islamiyah adalah satu dari tiga unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah, yaitu pertama, kekuatan iman dan aqidah. Kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati. Dan ketiga, kekuatan kepemimpinan dan senjata.

Dengan tiga kekuatan ini, Rasulullah saw membangun masyarakat ideal, memperluas Islam, mengangkat tinggi bendera tauhid, dan mengeksiskan umat Islam atas muka dunia kurang dari setengah abad.

Sekarang ini, kita berusaha memperbaharui kekuatan ukhuwah ini, karena ukhuwah memiliki pengaruh kuat dan aktif dalam proses mengembalikan kejayaan umat Islam.

Dalam iklim demokrasi, rakyat diberikan hak yang lebih luas untuk menentukan pemimpinnya. Mulai dari Pilkades, Pilbup/ Pilwali, Pilgub, Pileg, sampai Pilpres.

Barangkali Anda merasa lelah untuk terus memilih, namun bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab terhadap kepemimpinan di negeri kita ini. Bagaimana kalau orang yang baik-baik tidak ikut memilih sementara mereka yang tidak baik dan tidak paham agama justru yang ikut memilih? Tentu para pemimpin yang tidak baiklah yang akan menguasai kita semua.

Memang benar masyarakat yang sudah relatif mandiri mungkin merasa tidak akan secara signifikan dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi pemimpin, namun dalam konteks yang lebih besar dan lebih menyeluruh, baik pada level nasional maupun internasional, siapa yang memimpin akan benar-benar menentukan kemana negeri ini akan berjalan.

Apakah kita rela bisa hidup sejahtera namun sekian banyak saudara-saudara kita tetap bergelimang dalam kesusahan, dan hak-hak mereka terus-menerus dikebiri dan dikorupsi oleh para pemimpinnya? Apakah kita rela kekayaan negeri ini terus-menerus dieksploitasi oleh asing, sehingga tidak ada yang tersisa bagi anak negeri ini kecuali sangat sedikit? Apakah kita rela bisa hidup merdeka, namun negeri ini diam dan bungkam terhadap kezhaliman dan penjajahan yang masih bercokol di belahan bumi yang lain?

Apa Itu Masyarakat Madani?

Kata Madani berasal dari bahasa Arab  m-d-n  yang artinya menempati suatu tempat (Ar Raziy dalam Mukhtar as Shihah hal.742). Dari kata inilah kemudian dibentuk kata madinah yang berarti kota atau tempat tinggal sekelompok orang, sehingga lawan  kata al-madinah  adalah al-badiyah  yang berarti kehidupan yang masih nomaden. Bentuk  jamaknya  adalah madain  atau mudun. Kata  madani  merupakan bentuk  dari  mashdar shina’iy, yang  menunjukkan arti  sifat  yang  dimiliki  orang  kota (min ahlil madinah).

Hanya saja dalam perkembangan berikutnya, kata madani --juga kata hadharah--, ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris civilization. Justru pada akhirnya kata madani yang berarti civilization  yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani memiliki arti sipil (bukan militer), sedangkan dalam  konteks  hukum, madani  berarti  bukan pidana. Sehingga,  hukum perdata  sering  disebut qanun madani,  seperti  undang-undang  sipil  perkawinan  disebut  dengan qanun al-zawaj al-madani.

Anwar Ibrahim mengartikan masyarakat madani sebagai sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Pelaksanaannya antara lain berupa pelaksanaan pemerintahan yang tunduk pada undang-undang dan terselenggaranya sistem yang transparan.