- Ditulis oleh Abdur Rosyid
- Kategori Induk: Fiqih Siyasah
Dalam iklim demokrasi, rakyat diberikan hak yang lebih luas untuk menentukan pemimpinnya. Mulai dari Pilkades, Pilbup/ Pilwali, Pilgub, Pileg, sampai Pilpres.
Barangkali Anda merasa lelah untuk terus memilih, namun bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab terhadap kepemimpinan di negeri kita ini. Bagaimana kalau orang yang baik-baik tidak ikut memilih sementara mereka yang tidak baik dan tidak paham agama justru yang ikut memilih? Tentu para pemimpin yang tidak baiklah yang akan menguasai kita semua.
Memang benar masyarakat yang sudah relatif mandiri mungkin merasa tidak akan secara signifikan dipengaruhi oleh siapa yang akan menjadi pemimpin, namun dalam konteks yang lebih besar dan lebih menyeluruh, baik pada level nasional maupun internasional, siapa yang memimpin akan benar-benar menentukan kemana negeri ini akan berjalan.
Apakah kita rela bisa hidup sejahtera namun sekian banyak saudara-saudara kita tetap bergelimang dalam kesusahan, dan hak-hak mereka terus-menerus dikebiri dan dikorupsi oleh para pemimpinnya? Apakah kita rela kekayaan negeri ini terus-menerus dieksploitasi oleh asing, sehingga tidak ada yang tersisa bagi anak negeri ini kecuali sangat sedikit? Apakah kita rela bisa hidup merdeka, namun negeri ini diam dan bungkam terhadap kezhaliman dan penjajahan yang masih bercokol di belahan bumi yang lain?
- Ditulis oleh Abdur Rosyid
- Kategori Induk: Fiqih Siyasah
Sebaik-baik masyarakat yang pernah ada dalam sejarah adalah masyarakat dibawah kepemimpinan Rasulullah saw (‘ahd al-nubuwwat). Masa tersebut tidak akan pernah bisa terulang vis a vis karena tidak akan pernah ada rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad saw. Namun bagaimanapun juga, masyarakat tersebut harus dijiplak karena Rasulullah saw dalam segala hal merupakan uswah bagi umatnya sepanjang zaman. Generasi yang telah berhasil menjiplak manhaj masyarakat Nabi ialah generasi khilafah rasyidah, dibawah kepemimpinan para khalifah yang disebut sebagai al-khulafaa’ al-rasyidun (para khalifah yang mendapatkan petunjuk; kata khalifah sendiri dalam konteks ini bermakna para pengganti kepemimpinan Rasul). Karena itu, dalam hadits futuristik, kepemimpinan ini disebut sebagai al-khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah. Masyarakat yang terakhir disebut ini merupakan generasi terbaik sesudah generasi kenabian, dan sekaligus merupakan patron atau model masyarakat yang ingin diwujudkan oleh umat Islam untuk yang kedua kalinya sebagaimana telah disebutkan dalam hadits futuristik tentang fase-fase umat Islam.
- Ditulis oleh Abdur Rosyid
- Kategori Induk: Fiqih Siyasah
I.Fungsi Kekhalifahan Manusia
Khalifah dari segi bahasa berarti pengganti dari sesuatu yang telah tiada atau telah berlalu. Dalam pengertian inilah lafazh khalifah digunakan dalam Al-Qur’an. Manusia merupakan khalifah di muka bumi karena mereka saling menggantikan secara silih berganti dalam hidup dan berkuasa di bumi, dari waktu ke waktu. Lihat QS Al-Baqarah:30, QS Al-An’aam:133, QS Al-An’aam:165, QS Faathir:39, QS Al-Naml:62, QS Al-Nuur:55, QS Huud:57, QS Al-A’raaf:129. Dengan memberikan kekhalifahan kepada manusia, Allah hendak menguji dan melihat bagaimana mereka beramal (QS Al-A’raaf:129, QS Yunus:14, QS Al-An’aam:165).
Secara khusus, kekhalifahan dipikulkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih (QS Al-Nuur:55), sebab hanya mereka itulah yang bisa memakmurkan bumi. Mereka yang sebetulnya tidak layak memegang kekhalifahan ialah yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah diatas muka bumi. Akan tetapi, Allah berkehendak untuk mempergilirkan kekuasaan di muka bumi ini atas siapa saja yang Ia kehendaki. Namun ketika kekhalifahan dijalankan dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah dan berbagai kezhaliman, maka Allah akan menghancurkannya dan menggantinya dengan kekhalifahan baru (QS Al-A’raaf:129, QS Yunus:14, QS Yunus:73).
- Ditulis oleh Abdur Rosyid
- Kategori Induk: Fiqih Siyasah
Pemimpin Negara Islam (atau Negara) berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat hirasat al-din wa siyasat al-dunya.
Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh dua golongan : ‘umara (pemimpin) dan ulama.
Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama, sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Kalau kita mencermati Negara Ideal Madinah maka kita akan tercengang : betapa bertanggungjawabnya Negara atas rakyatnya !!! Sebuah contoh : ketika keuangan Madinah sudah cukup memadahi, Nabi selaku kepala negara menjamin hutang-hutang setiap warganya yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang.
- Ditulis oleh Abdur Rosyid
- Kategori Induk: Fiqih Siyasah
Struktur Sebuah Negara
Imam Mawardi membagi lembaga-lembaga kekuasaan dibawah khalifah atas :
- Kekuasaan (wilayat) umum dalam lapangan umum.
- Kekuasaan (wilayat) umum dalam lapangan khusus.
- Kekuasaan (wilayat) khusus dalam lapangan umum.
- Kekuasaan (wilayat) khusus dalam lapangan khusus.
Pembagian Mawardi diatas harus dipahami dalam kerangka bahwa khalifah merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak secara serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat didalam bingkai nilai-nilai syariat.
Yang dimaksud oleh Mawardi dengan kekuasaan umum dengan lapangan umum adalah kementerian (al-wizarat). Kekuasaannya dikatakan umum karena meliputi suatu masalah secara umum. Lapangannya dikatakan umum karena meliputi seluruh negeri.
Halaman 1 dari 2